Close Panel
banner
Direktorat Analisa Peraturan Perundang - undangan
Towards Legal Certainty
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Menteng - Jakarta Pusat
Kalendar DAPP
This text will be replaced by calendar.
 

Jumlah Peraturan
Tahun :
Tahun :    2012

TAP MPR
:
0
Peraturan

UU
:
0
Peraturan

PERPPU
:
0
Peraturan

PP
:
0
Peraturan

PERPRES
:
0
Peraturan

KEPPRES
:
0
Peraturan

INPRES
:
0
Peraturan

 

Stat
Online
:
User

Hari
:
User

Bulan
:
User

Tahun
:
User


10.1.160.15
10.1.160.15
Unknown ?
Unknown
 

 

MAKARA

Sumber : www.perancangprogresif.blogspot.com
Author :  17/2/2011

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana lembaga pemerintah menyeleksi usulan RUU yang masuk dari lembaga pemerintah lainnya? (Kalo belum coba deh bayangkan sebentar!) Salah satu direktorat di Bappenas yang dari namanya kita tahu adalah badan pemerintah yang tugas pokoknya menyiapkan perencanaan dan pendanaan pembangunan nasional, kebagian tugas untuk melakukan ini. Bagian itu namanya Direktorat Analisis Peraturan Perundang-undangan (DAPP). Dibandingkan dengan umur sejawatnya, direktorat yang jadi




DAPP Bappenas akan membuat Database Beranotasi

Sumber : www.indoregulation.com
Author : admin 22/10/2010

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi hukum dan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap kementerian dalam melaksanakan review terhadap peraturan perundang-undangan, saat ini Ditjen Analisis Peraturan Perundang-undangan (DAPP) BAPPENAS, sedang melakukan studi kelayakan database peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi kelayakan yang sedang dilaksanakan ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentan




 
Direktorat Analisa Peraturan Perundang - undangan
Jl. Taman Suropati No.2. Menteng - Jakarta Pusat 10310
Telp. & Fax. : 021 3924446 Email : dit.app@bappenas.go.id
Hirarki Peraturan
 

Peraturan Lainnya
 

Bidang
 

Kementerian Lembaga
KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN ENEGERI DAN SDM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
KEMENTERIAN SOSIAL
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 

Propinsi
BALI
BANTEN
BENGKULU
D. I. YOGYAKARTA
GORONTALO
JAKARTA
JAMBI
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN TIMUR
KEP. BANGKA BELITUNG
KEP. RIAU
LAMPUNG
MALUKU
MALUKU UTARA
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
PAPUA
PAPUA BARAT
RIAU
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI UTARA
SUMATERA BARAT
SUMATERA SELATAN
SUMATERA UTARA
 

Link Ext.